Dirjen PAUD-Dikmas Memantau Langsung Ujian Paket C Di SMKN 1 Kota Bekasi
Ujian Paket C Di SMKN 1 Kota Bekasi Berbasis Komputer.

BEKASI- Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas) Kemendikbud, Harris Iskandar, memantau langsung pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan berbasis komputer (UNBK) paket C di SMKN 1 Kota Bekasi, Jumat (13/10).

"Kedatangan saya hanya untuk memonitor pelaksanaan UNBK paket C di Kota Bekasi," kata Harris dalam kesempatan ini kepada Tim Medsos Disdik di SMKN 1 Kota Bekasi.

Di Indonesia, kata Harris, masih banyak masyarakat yang putus sekolah. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat mereka putus sekolah, adalah drop out, faktor ekonomi, sosial dan budaya.

Karena itu, pemerintah sendiri berinisiasi memberikan mereka kesempatan untuk kembali mengulang pendidikan dengan menyelenggarakan sekolah Paket A, B dan C.

"Peserta paket pun dipastikan bisa meneruskan jenjang pendidikan di perguruan tinggi/universitas. Mereka yang tidak mampu, bisa langsung bekerja menggunakan ijasah paket," katanya.

Harris menjamin jika ijasah paket atau sekolah nonformal dapat diakui di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Soalnya, pemerintah sendiri telah menyosialisasikan hal tersebut melalui Kementerian Tenaga Kerja.

"Sekolah nonformal sudah diakui dalam undang-undang pendidikan nasional. Kalau ada perusahaan yang menolak ijasah paket, ya berarti telah melanggar undang-undang," katanya.

Ia sendiri mengaku bangga dengan adanya sekolah nonformal di Indonesia. Soalnya, program tersebut mendapat sorotan dari negara-negara lain.

"Banyak negara lain seperti Amerika Serikat belajar dari Indonesia tentang sekolah nonformal. Terlebih sekarang sekolah nonformal 100 persen melakukan UNBK. Jadi tidak ada lagi sekolah asal-asalan, berjoki liar, karena sudah masuk kelola pendidikan nasional," jelasnya.

Ke depan, kata Harris, Kemendikbud kembali mengembangkan program pendidikan lebih bagus.

"Sekarang kita sedang susun pusat kurikulum pendidikan moral dewasa, berbasis modular amanat UUD,  Pendidikan orang dewasa dan pembelajaran tuntas," pungkas Harris.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi, menyambut baik hal tersebut. Ia mengatakan jika bicara sesuai visi Kota Bekasi yang maju bukan saja pada tataran wajib belajar 12 tahun.

"Sekolah nonformal merupakan salah satu terobosan untuk warga Kota Bekasi, mereka yang tidak berkesempatan sekolah bisa meneruskan pendidikan, bisa kerja, belajar, kuliah," katanya.

Ali berpesan agar masyarakat tidak ragu akan pendidikan sekolah nonformal yang telah diatur dalam undang-undang pendidikan nasional.

"Masyarakat jangan ragu ketika tidak bisa meneruskan pendidikan formal, karena masih ada pendidikan nonformal, masih ada paket C, masih ada kesempatan setara," ujar Ali.

Sementara, Teknis UNP SMKN 1 Kota Bekasi, Agus Wibowo mengatakan jika UNBK gelombang 2 tahun 2017 terdapat 11 peserta di antaranya peket C 11 orang dan paket B 1 orang.

Sedangkan pada gelombang pertama terdapat ribuan peserta yang mengikuti pendidikam non formal. Paket C sekitar 1.600 peserta, paket B sekitar 700 peserta dan paket A 286 peserta.

"Pelaksanaan selama 3 hari. Hari pertama 2 sesi, hari kedua (2 sesi) dan hari ketiga (3 sesi) dengan 7 mata pelajaran yakni, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Ekonomi, Sosiologi, PPKN, Biografi," tandas Agus. (*)

---