Gubernur Jabar Ahmad Heryawan : Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK Se Kota Bekasi

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menggambarkan sistem pendidikan di Jawa Barat sejak dua periode kepemimpinannya. Hal tersebut Ia sampaikan dalam kesempatan pertemuan Guru SMA/SMK negeri maupun swasta di SMAN 2 Kota Bekasi.

Aher juga mengatakan jika pada tahun 2008 silam, jumlah siswa yang ada di Jawa Barat secara keseluruhan hanya berjumlah 840.000 siswa. Secara bertahap jumlah itu meningkat sampai saat ini tahun 2017 berjumlah 2 Juta siswa.

“Alhamdulillah, pendidikan di Jawa Barat kian berkembang pesat. Ini adalah pekerjaan keras dengan melakukan berbagai intervensi kepada pihak-pihak terkait meskipun saat itu kewenangan SLTA masih di tingkat kota/kabupaten,” ucap Aher, sapaan akrabnya.
Lanjut Aher, pada tahun 2008 anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan ruang kelas hanya mencakup 300 kelas setiap tahun, jumlah itu tidak berubah sampai pada tahun 2009. Pada tahun 2010, jumlah anggaran untuk keperluan pembangunan ruang kelas meningkat satu kali lipat.

“Tahun 2010 saya naikan anggaran dapat mencakup pembangunan 600 kelas. Namun kenaikan itu saya rasakan lambat sekali. Rupanya, setelah kita telaah, lulusan SLTA tidak seimbang di Jawa Barat, banyak anak putus sekolah tidak melanjutkan pendidikannya, hanya 65 persen,” bebernya.

Tidak berhenti disitu, kata dia, pada tahun 2011 Pemprov Jawa Barat kembali merencanakan penambahan ruang kelas. Hasilnya, dengan signifikan jumlah kenaikan melonjak drastis mencakup 6000 pembangunan ruang kelas.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan juga meminta seluruh Kepala SMA dan SMK, tidak lagi melakukan transaksi jual beli baju batik, seragam sekolah dan buku pelajaran kepada peserta didik. Menurutnya kegiatan penjualan perlengkapan sekolah yang difasilitasi sekolah hanya akan mencoreng nama baik profesi guru dan lembaga pendidikan. Selama ini, sering banyak informasi mengenai kegiatan penjualan perlengkapan sekolah . Padahal, tugas utama bagi profesi guru adalah memberikan keilmuannya.

" Tidak usah lagi menjual seragam dan buku pelajaran kepada murid, hal demikian hanya akan mencoreng bapak dan ibu guru saja, biarkan para orangtua murid membelikan perlengkapannya dimana saja,'' tegas Aher.

Dalam kegiatan pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alie Fauzi, Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) Wilayah III, Hj. Otin Winarti, perwakilan pengawas sekolah.